Hak Cuti Karyawan: Aturan Terbaru Menurut UU 27/2026

Hak cuti karyawan swasta kini diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Intinya, setiap pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus, dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak lagi boleh mengurangi jatah itu.
Panduan ini merangkum semua jenis cuti dan istirahat yang wajib diberikan pemberi kerja: cuti tahunan, istirahat panjang, cuti melahirkan, cuti pendampingan istri, sampai izin tidak masuk yang tetap dibayar. Setiap ketentuan disertai nomor pasal agar tim HR bisa mencocokkannya dengan teks resminya.
Status regulasi per 10 November 2026: UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 311). Peraturan pelaksana yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310), sementara peraturan pelaksana UU 27/2026 wajib terbit paling lama satu tahun sejak diundangkan (Pasal 312). Teks lengkapnya tersedia di JDIH BPK dan JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Dasar Hukum Hak Cuti Karyawan Swasta

Ketentuan cuti dan istirahat ada di Pasal 118 sampai Pasal 124 UU 27/2026, sedangkan izin tidak masuk yang tetap dibayar ada di Pasal 149. Penjelasan Pasal 118 mendefinisikan cuti sebagai hak pekerja untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa upah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja wajib memberi dua hal: waktu istirahat dan cuti. Angka-angka di dalamnya merupakan batas minimum. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB) boleh mengatur yang lebih baik bagi pekerja.
Cuti Tahunan: Paling Sedikit 12 Hari Kerja
Jatah cuti tahunan ditetapkan paling sedikit 12 hari kerja oleh Pasal 118 ayat (5). Hak ini muncul setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, sehingga karyawan baru belum mendapatkannya di tahun pertama kecuali perusahaan mengatur lebih baik.
Selama cuti tahunan, pekerja berhak menerima upah penuh (Pasal 123 ayat 1). Tata cara pelaksanaannya, misalnya batas waktu pengajuan, sisa cuti yang boleh dibawa ke tahun berikutnya, dan kapan jatah dianggap gugur, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (Pasal 118 ayat 7).
Berapa hari cuti tahunan karyawan swasta?
Paling sedikit 12 hari kerja per tahun. Angka ini minimum, jadi perusahaan boleh memberi lebih, misalnya berdasarkan masa kerja atau jabatan, selama tertulis di peraturan perusahaan atau PKB.
Cuti Bersama Tidak Lagi Mengurangi Cuti Tahunan
Perubahan yang paling ramai dibicarakan ada di Pasal 118 ayat (6): bila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Hari cuti bersama yang diliburkan perusahaan tidak boleh lagi dicatat sebagai pemakaian jatah 12 hari tadi.

Ketentuan ini berdampak langsung pada administrasi HR. Perusahaan yang selama ini memotong saldo cuti tahunan untuk cuti bersama perlu menyesuaikan tiga hal:
Peraturan perusahaan atau PKB. Ubah klausul yang menghitung cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan.
Saldo cuti karyawan. Periksa pemotongan yang terjadi sejak UU berlaku pada 28 Oktober 2026, lalu tentukan perlakuannya bersama tim legal.
Pengaturan sistem HR. Pastikan aplikasi cuti tidak otomatis mengurangi saldo pada tanggal cuti bersama tahun 2027.
Rumusan "dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama" menunjukkan fokus pasal ini: akibat cuti bersama terhadap cuti tahunan. Bila perusahaan meliburkan karyawan pada tanggal cuti bersama, jatah cuti tahunan mereka tetap utuh.
Istirahat Mingguan dan Istirahat Panjang
Selain cuti, Pasal 118 ayat (2) mewajibkan tiga jenis waktu istirahat. Pertama, istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus. Kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk pola 6 hari kerja atau 2 hari untuk pola 5 hari kerja. Ketiga, istirahat panjang.
Istirahat panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja berturut-turut selama 5 tahun atau kelipatannya. Pekerja yang mengambilnya tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan (Pasal 118 ayat 4), dan penggunaan waktu istirahat tidak mengurangi hak atas upah (Pasal 118 ayat 3).
Cuti Melahirkan, Keguguran, dan Pendampingan Istri
Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 memberikan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama. Cuti ini dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter, yaitu gangguan kesehatan atau komplikasi pada ibu atau pada anak yang dilahirkan.

Upahnya diatur di Pasal 123. Selama 3 bulan pertama pekerja menerima upah penuh. Bila diperpanjang karena kondisi khusus, bulan keempat tetap dibayar penuh, lalu bulan kelima dan keenam dibayar 75% dari upah.
Keguguran memberi pekerja perempuan hak atas waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan, atau bidan, dengan upah penuh. Suami berhak atas cuti pendampingan 2 hari saat istri bersalin, yang dapat ditambah paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan, serta 2 hari bila istri keguguran (Pasal 124).
UU yang sama juga melindungi hak perempuan lainnya. Pekerja yang sakit pada masa haid dan memberitahukannya tidak wajib bekerja paling lama 2 hari (Pasal 120), dan pekerja yang menyusui harus diberi kesempatan serta fasilitas untuk laktasi selama waktu kerja (Pasal 122).
Izin Tidak Masuk Kerja yang Tetap Dibayar
Di luar cuti, ada keadaan ketika pekerja tidak masuk tetapi upahnya tetap wajib dibayar. Pasal 149 ayat (2) dan (4) merincinya sebagai berikut:
Keadaan | Lama yang dibayar |
Pekerja menikah | 3 hari |
Menikahkan anak | 2 hari |
Mengkhitankan anak | 2 hari |
Membaptiskan anak | 2 hari |
Istri melahirkan atau keguguran | 2 hari, dapat ditambah paling lama 3 hari |
Suami/istri, orang tua/mertua, anak, atau menantu meninggal | 2 hari |
Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal | 1 hari |
Upah juga tetap wajib dibayar saat pekerja sakit, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, menjalankan kewajiban terhadap negara, atau melaksanakan tugas pendidikan dari pemberi kerja (Pasal 149 ayat 2). Bagi pekerja yang sakit berkepanjangan, besarnya menurun bertahap: 100% untuk 4 bulan pertama, 75% untuk 4 bulan kedua, 50% untuk 4 bulan ketiga, dan 25% untuk bulan selanjutnya (Pasal 149 ayat 3).

Cuti yang Belum Diambil saat Karyawan Berhenti
Bila hubungan kerja berakhir, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur termasuk uang penggantian hak yang wajib dibayarkan (Pasal 232 ayat 4 huruf a). Ketentuan kapan cuti dianggap gugur ada di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, sehingga aturan itu perlu tertulis jelas agar perhitungan saat karyawan keluar tidak menimbulkan sengketa.
Sanksi bila Hak Cuti Tidak Diberikan
Pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti tahunan sesuai Pasal 118 dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori II (Pasal 282). Bagi korporasi, dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Tidak memberikan cuti melahirkan atau istirahat keguguran diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV (Pasal 284).
Mengelola Hak Cuti Karyawan dengan Sistem
Aturannya jelas, tetapi pelaksanaannya rawan salah bila saldo cuti dihitung manual di spreadsheet: cuti bersama yang terpotong, istirahat panjang yang terlewat, atau cuti melahirkan yang diperpanjang tanpa penyesuaian upah.

Mekari Talenta menyediakan modul manajemen cuti yang, menurut situs resminya, mencakup:
Persetujuan cuti berjenjang: mengikuti struktur organisasi, dengan notifikasi otomatis ke atasan dan karyawan serta riwayat persetujuan untuk audit.
Hak dan saldo cuti otomatis: saldo dihitung sistem tanpa input manual.
Kebijakan cuti terpusat: termasuk cuti khusus dan kebijakan tambahan perusahaan.
Kalender cuti terpusat: untuk memantau jadwal cuti seluruh tim.
Data cuti juga bersinggungan dengan absensi dan payroll. Pembahasan lanjutannya ada di artikel sistem absensi digital, cara mengelola payroll, perhitungan lembur sesuai UU 27/2026, dan persetujuan cuti yang lambat. Perbandingan platform tersedia di daftar software HRIS.
Virtuenet adalah partner resmi Mekari dan dapat membantu memetakan kebijakan cuti perusahaan Anda ke Mekari Talenta, dari aturan persetujuan sampai penyesuaian cuti bersama. Pelajari lebih lanjut di halaman solusi Mekari dari Virtuenet.
FAQ seputar Hak Cuti Karyawan
Berapa hari cuti tahunan karyawan swasta?
Paling sedikit 12 hari kerja, diberikan setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus (Pasal 118 ayat 5 UU 27/2026). Perusahaan boleh memberi lebih dari itu melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Apakah cuti bersama memotong cuti tahunan?
Tidak. Sejak UU 27/2026 berlaku pada 28 Oktober 2026, cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja (Pasal 118 ayat 6).
Kapan karyawan baru berhak cuti tahunan?
Setelah bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Sebelum itu, hak cuti tahunan menurut undang-undang belum timbul, kecuali perusahaan memberikannya lebih awal lewat peraturan perusahaan atau PKB.
Apakah sisa cuti tahunan bisa hangus?
UU 27/2026 menyerahkan pelaksanaan cuti tahunan, termasuk kapan sisa cuti dianggap gugur, kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (Pasal 118 ayat 7). Saat hubungan kerja berakhir, cuti yang belum diambil dan belum gugur wajib dibayarkan sebagai uang penggantian hak (Pasal 232 ayat 4).
Berapa lama cuti melahirkan menurut UU 27/2026?
Paling singkat 3 bulan dengan upah penuh, dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter. Pada masa perpanjangan, bulan keempat dibayar penuh, sedangkan bulan kelima dan keenam dibayar 75% dari upah (Pasal 121 dan 123).
Apakah karyawan tetap digaji saat cuti tahunan?
Ya. Pekerja yang menggunakan cuti tahunan dan istirahat mingguan berhak mendapat upah penuh (Pasal 123 ayat 1).
Perbarui Kebijakan Cuti Sebelum Kalender 2027 Berjalan
UU 27/2026 tetap memakai batas minimum 12 hari kerja untuk cuti tahunan, tetapi mengatur ulang perlakuan cuti bersama dan merinci hak cuti melahirkan. Peraturan perusahaan, PKB, dan pengaturan sistem HR sebaiknya diperiksa sekarang, sebelum tanggal cuti bersama 2027 tiba. Untuk mendiskusikan penerapan sistem cuti dan payroll di perusahaan Anda, hubungi tim Virtuenet.
Joe Martiar Simatupang ā Head of Marketing, Virtuenet by Prasetia
Mendampingi perusahaan di Indonesia memilih dan menerapkan sistem bisnis untuk skala menengah hingga enterprise.
%20sponsor.png)





